Sering Disebut dalam Urusan Pemerintahan, Apa yang Dimaksud dengan Desentralisasi?

Istilah desentralisasi sering disebut dalam urusan pemerintahan. Lantas, apa yang dimaksud dengan desentralisasi?

Kata desentralisasi mungkin masih terdengar asing di telinga masyarakat awam. Namun, hal itu tak berlaku bagi mereka yang berprofesi sebagai akademisi atau orang yang berkecimpung di dunia pemerintahan.

Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan desentralisasi? Berikut penjelasan lengkapnya, seperti dikutip dari sejumlah sumber!

PENGERTIAN DESENTRALISASI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desentralisasi merupakan sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan pada pemerintah daerah. Sementara menurut PBB, desentralisasi adalah suatu hal yang merujuk kepada pemindahan kekuasaan dari pemerintah pusat, baik melalui dekonsentrasi  pada pejabat wilayah atau melalui devolusi pada badan-badan otonom daerah.

Adapun berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Demikian dilansir laman Katadata.co.id.

Baca juga: Kamu Harus Tahu, ini 5 Fakta Menarik tentang Negara Indonesia!

Nah, dari sejumlah definisi tersebut, cukup jelas bahwa desentralisasi sangat berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonomi tak lain untuk mengatur urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan.

Dengan begitu, penerapan desentralisasi bisa meringankan beban pekerjaan pemerintah pusat sekaligus membuat kekuasaan tidak menumpuk di salah satu pihak saja. Pada akhirnya, suatu pemerintahan yang demokratis dapat terwujud, sebagaimana ciri negara kesatuan, yakni kedaulatan yang tidak terbagi-bagi.

Di sisi lain, meski pemerintah pusat berwenang menyerahkan sebagian kekuasaannya pada pemerintah daerah, namun tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berada di tangan pemerintah pusat. Dengan kata lain, kedudukan pemerintah pusat tetap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Asas desentralisasi

Asas desentralisasi diklasifikasikan menjadi empat hal, yakni:

1. Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan.
2. Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan.
3. Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, perencanaan, pemberian kekuasaan dan wewenang.
4. Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.

Baca juga: Keren, ini Sederet Negara yang Tidak Memiliki Utang!

Mengutip laman Kompas.com, pendelegasian wewenang dalam desentralisasi berlangsung antara lembaga-lembaga otonom di pusat dengan lembaga-lembaga otonom di daerah. Dalam konteks ini, desentralisasi memberikan ruang terhadap penyerahan wewenang atau urusan dari pemerintah daerah tingkat atas kepada daerah tingkat bawahnya.

TUJUAN DESENTRALISASI

Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan desentralisasi, kamu mungkin bertanya-tanya. Sebetulnya, apa tujuan diterapkannya desentralisasi?

Secara garis besar, tujuan desentralisasi adalah meningkatkan kesejahteraan dan menjadi salah satu upaya dalam mengurangi angka kemiskinan di daerah. Adapun tujuan lainnya adalah sebagai berikut:

Wujud demokrasi pemerintah daerah

Desentralisasi jadi salah satu perwujudan dari demokrasi negara, khususnya di tingkat daerah. Dengan diterapkannya desentralisasi, diharapkan bisa membuka peluang dan wadah yang semakin luas bagi partisipasi masyarakat.

Merealisasikan potensi dan kesetaraan daerah

Salah satu dampak negatif terpusatnya pemerintahan adalah pemusatan keuangan. Dalam hal ini, desentralisasi memungkinkan pelimpahan pengelolaan keuangan, sehingga memperkecil peluang eksploitasi keuangan. Di saat bersamaan, desentralisasi juga menjadi salah satu upaya menyetarakan daerah.

Maksimalkan kondisi sosial ekonomi daerah

Terakhir, desentralisasi akan memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di daerah. Selain itu, desentralisasi juga diharapkan menjadikan program pemerintah lebih tepat sasaran.

CONTOH PENERAPAN DESENTRALISASI

Salah satu contoh penerapan desentralisasi adalah pengelolaan sistem manajemen perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sebelum diterapkannya desentralisasi, setiap perairan dan sumber daya di NTB dimiliki dan diatur sepenuhnya oleh negara. Seluruh keuntungan dan pendapatan dikelola oleh pemerintah pusat.

Namun, setelah adanya desentralisasi melalui Perda Nomor 15 Tahun 2011, Pemerintah Provinsi NTB menjadi penanggung jawab setempat. Pemerintah daerah merancang aturan dan manajemen perikanan berdasarkan kearifan dan kebutuhan lokal, demi keberlanjutan produk perikanan di daerahnya.

Baca juga: Punya Banyak Utang, Kenapa Negara Tidak Mencetak Uang Sebanyak-banyaknya untuk Bayar?

Bagaimana, sudah paham kan apa yang dimaksud dengan desentralisasi dan seluk beluknya? Semoga bermanfaat, ya!